Wamen PU Ungkap Anggaran IKN yang Diblokir Sri Mulyani Rp14 T
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyatakan bahwa sekitar Rp14 triliun anggaran IKN diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Pemblokiran anggaran ini terjadi karena adanya penyesuaian anggaran dan kebijakan efisiensi dari Presiden Prabowo Subianto. Dibawah ini kita akan membahas lebih dalam tentang proyek IKN ini hanya di IKN CENTER INDONESIA.
Pemblokiran Anggaran IKN oleh Menteri Keuangan
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, mengungkapkan bahwa anggaran untuk pembangunan IKN yang diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani mencapai sekitar Rp14 triliun. Dana tersebut dialokasikan ke empat direktorat jenderal yang berbeda. Hingga saat ini, anggaran tersebut masih berada di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan.
Diana menjelaskan, “Itu mungkin masih ada Rp14 triliunan, mungkin, Rp14 triliunan hitungan-hitungan yang sedang kita kumpulkan semuanya,” saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, pada Jumat, 7 Februari 2025. Menurut Diana, pemblokiran anggaran ini dilakukan pada akhir tahun 2024 sebagai bagian dari penyesuaian anggaran rutin yang dialami oleh seluruh kementerian di awal tahun. Selain itu, terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang turut mempengaruhi pemblokiran ini.
Akibat pemblokiran ini, anggaran Kementerian PU yang tersisa adalah sebesar Rp29,57 triliun. Sehingga anggaran IKN di Kementerian PU kemungkinan tidak lagi mencapai Rp14 triliun. Diana menambahkan, “Kan kita PU hanya diberikan Rp29 triliun tadi. Berarti kan kita harus mengatur, kita harus meng-exercise kira-kira mana yang bisa kita gunakan,”.
Dampak Pemblokiran Anggaran Terhadap Progres Pembangunan IKN
Menteri PU Dody Hanggodo sebelumnya mengungkapkan bahwa tidak ada kemajuan dalam pembangunan IKN karena anggaran untuk proyek tersebut diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dody menyatakan, “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri.
Itu progresnya,”. Pernyataan ini disampaikan Dody sambil tertawa di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 6 Januari 2025. Pemangkasan anggaran ini mencapai Rp81,38 triliun, sehingga anggaran Kementerian PU yang semula Rp110,95 triliun menjadi hanya Rp29,57 triliun. Dody menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran ini terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Pemblokiran akan dibuka setelah pagu anggaran indikatif hasil efisiensi disetujui oleh Komisi V DPR. Setelah disetujui, Kementerian PU akan meminta pembukaan blokir anggaran dan melakukan rekomposisi anggaran untuk mendukung masyarakat luas.
Bantahan Otorita IKN dan Komitmen Presiden Prabowo
Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, memberikan pernyataan terpisah yang memastikan bahwa pembangunan di IKN tetap berjalan. Troy menyatakan bahwa OIKN telah menerima tambahan anggaran dari Presiden Prabowo Subianto. Troy menegaskan, “Ini (kabar IKN dibatalkan Prabowo) tidak betul. Sesuai arahan Presiden untuk fokus penyelesaian pembangunan (kantor-kantor) legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya,”.
Presiden Prabowo Subianto juga telah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN. Bahkan, Prabowo menyatakan akan berkontribusi sebagai investor dalam proyek ini. Prabowo menyatakan bahwa Jokowi telah mengambil peran bersejarah dalam memulai pembangunan IKN dan ia akan berupaya keras untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Kebijakan Efisiensi Anggaran dan Dampaknya
Pemangkasan anggaran yang signifikan di Kementerian PU merupakan bagian dari instruksi Presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa Kementerian PUPR ikut menjalankan instruksi Presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi anggaran yang tidak prioritas mencapai Rp81 triliun atau sekitar 80 persen dari total pagu anggaran mencapai Rp110 triliun.
Meskipun demikian, efisiensi ini tidak mencakup belanja pegawai, Pemanfaatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Hibah Luar Negeri (HLN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Proyek-proyek seperti pembangunan jalan, bendungan, dan irigasi dikhawatirkan akan terdampak.
Diana menyatakan, “(Pembangunan) jalan terganggu, bendungan terganggu, irigasi terganggu, bangunan juga terganggu semuanya. Kan kita harus berbagi yg mana yang kita pilih untuk diprioritaskan,”.
Baca Juga: Heboh! Pengunjung IKN Kena Pungli Rp250 Ribu Hanya Untuk Parkir dan Pengawalan
Progres Pembangunan IKN dan Target Pemerintah
Meskipun ada pemblokiran anggaran, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa progres pembangunan IKN hingga 31 Desember 2024 telah mencapai 87,9 persen dari total alokasi anggaran IKN tahun 2024. Dody juga menargetkan bahwa Prabowo akan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028, dan selambatnya 17 Agustus 2029. Semua urusan pemerintahan akan rampung di IKN.
Pemerintah juga memprioritaskan penyelesaian infrastruktur legislatif, eksekutif, dan yudikatif di IKN Nusantara sesuai dengan mandat Prabowo. Selain itu, pemerintah saat ini lebih fokus pada target swasembada pangan. Pergeseran prioritas ini dapat menyebabkan molornya penyelesaian proyek IKN, namun pemerintah membantah bahwa pembangunannya berjalan lambat.
Rincian Efisiensi Anggaran Kementerian/Lembaga
Merujuk pada lampiran surat Menteri Keuangan, terdapat sejumlah item yang akan diefisienkan, termasuk Alat Tulis Kantor (ATK) dengan efisiensi 90,0 persen, Kegiatan Seremonial (56,9 persen), Rapat, Seminar dan sejenisnya (45,0 persen), Kajian dan Analisis (51,5 persen), Diklat dan Bimtek (29,0 persen), Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi (40,0 persen), Percetakan dan Souvenir (75,9 persen), Sewa Gedung, Kendaraan.
Dan Peralatan (73,3 persen), Lisensi Aplikasi (21,6 persen), Jasa Konsultan (45,7 persen), Bantuan Pemerintah (16,7 persen), Pemeliharaan dan Perawatan (10,2 persen), Perjalanan Dinas (53,9 persen), Peralatan dan Mesin (28,0 persen), Infrastruktur (34,3 persen), dan Belanja lainnya (59,1 persen). Total belanja negara tahun 2025 adalah sebesar Rp3.621,3 triliun, termasuk Rp1.541,4 triliun belanja non-K/L pada belanja pemerintah pusat.
Defisit APBN 2025 ditetapkan sebesar 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp616,2 triliun. Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.005,1 triliun, meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun.
Pembukaan IKN untuk Masyarakat Umum
Ibu Kota Nusantara (IKN) secara resmi dibuka untuk masyarakat umum mulai Senin, 16 September 2024. Namun, kunjungan masyarakat terbatas hanya untuk Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara. Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw menyebut kuota dibatasi maksimal 300 orang.
Masyarakat dapat berkunjung ke IKN setiap hari pada pukul 09.00 hingga 17.00 WITA. Troy mengingatkan bahwa masyarakat yang ingin mengunjungi IKN harus mendaftar melalui aplikasi IKNOW. Setelah pemeriksaan, pengunjung didampingi LO melakukan perjalanan menggunakan Electric Vehicle (EV) Bus menuju Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa dengan durasi 10 menit.
Di Plaza Seremoni, pengunjung dapat menikmati berbagai fasilitas seperti Mini Amphitheater, Forest Trail, Retail Gallery, dan Visitor Center. Sementara di Taman Kusuma Bangsa, pengunjung dapat melihat sejumlah landmark penting dari kejauhan seperti Kantor Kemenko, Istana Garuda, Istana Negara, dan Plaza Seremoni.
Kesimpulan
Meskipun terdapat tantangan terkait pemblokiran anggaran, pemerintah tetap optimis terhadap pembangunan IKN. Dengan dukungan dari berbagai pihak dan komitmen dari Presiden Prabowo Subianto, diharapkan pembangunan IKN dapat terus berjalan sesuai dengan rencana. IKN diharapkan dapat berfungsi sebagai ibu kota politik paling lambat pada tahun 2029.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan Kementerian PU akan mengejar prioritas pembangunan sesuai mandat Prabowo. Kepala Negara disebut mengutamakan penyelesaian infrastruktur legislatif, eksekutif, dan yudikatif di IKN Nusantara. Dody juga menegaskan pemerintah saat ini lebih mengejar target swasembada pangan.
Manfaatkan juga waktu anda untuk mengeksplorasi lebih banyak lagi informasi viral terupdate lainnya tentang Ibu Kota Nusantara hanya di IKN CENTER INDONESIA.
