Jakarta Masih Ibu Kota, Sebelum Presiden Jokowi atau Prabowo Terbitkan Keppres, Nasib IKN?

Jakarta Masih Ibu Kota, Sebelum Presiden Jokowi atau Prabowo Terbitkan Keppres, pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur telah menjadi salah satu proyek ambisius yang direncanakan sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Alasan utama di balik pemindahan ini adalah untuk mengurangi beban Jakarta yang sudah sangat padat dan menghadapi berbagai masalah seperti kemacetan, polusi, dan risiko banjir. Selain itu, pemindahan ini diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan dan ekonomi ke wilayah Indonesia bagian timur. Di IKN CENTER INDONESIA kami akan membahas semua yang informasi yang terbaru mengenai IKN yang menarik untuk kalian baca.

Status Jakarta sebagai Ibu Kota

Jakarta masih memegang status sebagai ibu kota negara Indonesia hingga Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota diterbitkan. Meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) telah disahkan. Jakarta tetap menjadi pusat pemerintahan dan administrasi negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 63 UU No. 2 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa Jakarta akan tetap menjadi ibu kota negara sampai ada keputusan resmi dari Presiden terkait pemindahan ibu kota ke IKN. Dengan demikian, meskipun Jakarta telah kehilangan status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) sejak 15 Februari 2024, status ibu kota negara masih melekat pada Jakarta.

Keputusan untuk mempertahankan status Jakarta sebagai ibu kota negara hingga Keppres diterbitkan. Bertujuan untuk memastikan kelancaran administrasi dan pemerintahan selama masa transisi. Jakarta masih menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, dan sosial. Dengan berbagai lembaga pemerintahan dan kedutaan besar yang beroperasi di kota ini. Selain itu, infrastruktur dan fasilitas di Jakarta masih mendukung berbagai aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik. Sehingga penting untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas selama proses perpindahan ibu kota.

Namun, dengan persiapan yang matang dan pembangunan yang terus berjalan di IKN, status ibu kota negara di Jakarta akan segera berakhir setelah Keppres diterbitkan. Keppres ini akan memberikan kepastian hukum dan administratif yang diperlukan untuk meresmikan perpindahan ibu kota ke IKN. Setelah itu, Jakarta akan bertransformasi menjadi pusat ekonomi dan bisnis. Sementara IKN akan mengambil alih peran sebagai pusat pemerintahan yang baru.

Keputusan Presiden (Keppres) IKN

Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota negara adalah langkah hukum yang diperlukan untuk meresmikan perpindahan ini. Presiden Joko Widodo telah memastikan bahwa Keppres ini akan menjadi tanggung jawab presiden baru, Prabowo Subianto, setelah pelantikannya pada 20 Oktober 2024. Keppres ini mencakup berbagai aspek penting, termasuk penetapan lokasi IKN, perencanaan pembangunan infrastruktur, serta pengaturan administratif. Dan hukum yang diperlukan untuk mendukung perpindahan tersebut. Salah satu fokus utama adalah memastikan bahwa IKN siap secara fisik dan ekosistemnya, termasuk hunian, perkantoran, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan logistik.

Progres Pembangunan IKN

Pembangunan IKN telah dimulai dengan berbagai proyek infrastruktur yang sedang berjalan. Hingga Juli 2024, pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan yang mencakup infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan telah mencapai 106 paket dengan total nilai anggaran mencapai Rp 83,66 triliun. Proyek-proyek ini meliputi pembangunan gedung perkantoran, rumah susun untuk aparatur sipil negara (ASN). Rumah tapak jabatan menteri, jalan dan jembatan, bendungan, embung, tempat pembuangan akhir (TPA), tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST), instalasi pengolahan air (IPA), dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Infrastruktur dasar ini dirancang untuk memastikan terwujudnya ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial di IKN.

Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan bahwa progres pembangunan infrastruktur di IKN telah mencapai 81% hingga Mei 2024. Beberapa proyek utama yang hampir selesai termasuk Istana Negara, yang progresnya mendekati 70%, dan gedung Kantor Presiden yang mencapai 83%.

Pembangunan lapangan upacara atau plaza ceremony juga telah mencapai 90%, dengan kondisi rumput yang tumbuh subur dan rapi. Selain itu, pembangunan rumah susun untuk ASN ditargetkan akan rampung sebanyak 10 tower pada Juli 2024. Proyek-proyek ini diharapkan dapat mendukung kelancaran perpindahan ibu kota dan menciptakan lingkungan yang nyaman dan efisien bagi para penghuni IKN.

Tantangan dan Harapan

Pemindahan ibu kota negara bukanlah tugas yang mudah. Selain tantangan teknis dan logistik, ada juga tantangan sosial dan ekonomi yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa IKN dapat menjadi pusat pemerintahan yang efisien dan berfungsi dengan baik tanpa mengulangi masalah yang ada di Jakarta. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai nasib proyek IKN setelah berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo. Namun, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan proyek ini dan menandatangani Keppres yang diperlukan.

Baca Juga: Ribuan Peserta Ikuti Lomba Lari Santai di Ibu Kota Nusantara (IKN)

Nasib IKN Setelah Keppres

Nasib IKN sangat bergantung pada penerbitan Keppres yang akan meresmikan pemindahan ibu kota negara. Keppres ini akan menjadi dasar hukum yang penting untuk memastikan kelancaran proses perpindahan dan pembangunan di IKN. Dengan adanya Keppres, status ibu kota negara akan resmi berpindah dari Jakarta ke IKN, dan berbagai proyek pembangunan yang sedang berjalan dapat dilanjutkan dengan lebih pasti. Selain itu, Keppres ini juga akan memberikan kepastian hukum bagi para investor dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan IKN.

Kesimpulan

Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah langkah penting yang akan menentukan masa depan Jakarta dan IKN. Meskipun Jakarta masih memegang status sebagai ibu kota negara hingga Keppres diterbitkan. Persiapan untuk perpindahan ibu kota telah berjalan dengan baik. Proyek-proyek infrastruktur di IKN menunjukkan progres yang signifikan, dengan berbagai fasilitas publik dan gedung pemerintahan yang hampir selesai dibangun. Keppres ini akan memberikan kepastian hukum dan administratif yang diperlukan untuk meresmikan perpindahan ibu kota.

Tantangan utama dalam pemindahan ibu kota ini adalah memastikan bahwa IKN dapat berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang efisien dan modern tanpa mengulangi masalah yang ada di Jakarta. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai nasib proyek IKN setelah berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo. Namun, komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan proyek ini memberikan harapan bahwa IKN akan terus berkembang sesuai rencana. Keppres yang akan ditandatangani oleh Presiden Prabowo akan menjadi dasar hukum yang penting untuk memastikan kelancaran proses perpindahan dan pembangunan di IKN.

Dengan penerbitan Keppres, status ibu kota negara akan resmi berpindah dari Jakarta ke IKN. Dan berbagai proyek pembangunan yang sedang berjalan dapat dilanjutkan dengan lebih pasti. Keppres ini juga akan memberikan kepastian hukum bagi para investor dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan IKN. Harapan untuk masa depan yang lebih baik tetap tinggi, dengan IKN diharapkan menjadi pusat pemerintahan yang modern dan efisien. Serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Ketahui juga tentang berita-berita yang ada di indonesia hanya dengan klik link berikut keppoo.id.