Penggagas Ibu Kota Negara Dan Upaya Jokowi
Pemindahan ibu kota Negara Indonesia ke Nusantara di Kalimantan Timur adalah proyek besar yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi Jakarta dan menciptakan ibu kota yang lebih berkelanjutan dan terdesentralisasi.
Asal-usul Ide Pindah Ibu Kota Negara
Ide untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta sudah lama menjadi bahan diskusi di kalangan pemerintah dan para ahli. Jakarta, sebagai ibu kota yang sangat padat dan mengalami berbagai masalah, termasuk kemacetan lalu lintas, polusi, dan banjir, sering dianggap tidak lagi cocok sebagai pusat pemerintahan.
Sebelumnya, beberapa presiden dan pemerintahan di Indonesia juga pernah mengusulkan gagasan untuk memindahkan ibu kota. Presiden Soekarno sempat mempertimbangkan lokasi di Kalimantan sebagai ibu kota alternatif pada tahun 1957. Begitu pula Presiden Suharto dan beberapa presiden lainnya, namun gagasan tersebut tidak terlaksana.
Upaya Jokowi Dalam Mewujudkan Ibu Kota Baru
Pada masa kampanye Pemilihan Presiden 2014, Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan pentingnya merencanakan pindah ibu kota untuk mengurangi beban Jakarta dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Pada 26 Agustus 2019, Jokowi secara resmi mengumumkan bahwa pemerintah akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Pengumuman ini mengusung nama “Nusantara” sebagai nama ibu kota baru.
Pada 15 Januari 2022, DPR RI menyetujui Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang menjadi dasar hukum untuk pemindahan ibu kota. UU ini menetapkan dasar-dasar pembangunan dan pengaturan wilayah ibu kota yang baru. Pembangunan IKN Nusantara direncanakan dilakukan secara bertahap. Proyek ini akan melibatkan pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, serta pembangunan kawasan pemerintahan dan perumahan. Jokowi dan tim perencana menekankan pentingnya pembangunan IKN yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, seperti pengelolaan hutan, sistem energi bersih, dan pengurangan dampak ekologis.
Baca Juga: Pembangunan IKN Mendorong Pemerataan Di Bagian Ekonomi
Pendanaan & Investasi Pembangunan Ibu Kota Negara
Proyek IKN diharapkan melibatkan investasi baik dari pemerintah maupun sektor swasta. Pemerintah berencana untuk menggandeng investor domestik dan internasional untuk membantu pendanaan pembangunan. Pemerintah Indonesia juga mencari kerja sama internasional untuk mendapatkan dukungan teknis dan finansial dalam pembangunan IKN. Hal ini termasuk kerjasama dengan negara-negara yang memiliki pengalaman dalam pembangunan kota baru atau ibu kota.
Tahapan & Proses Pembangunan
Pembangunan IKN Nusantara dimulai dengan tahap awal berupa pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan pemerintahan. Tahap berikutnya akan melibatkan pengembangan kawasan perumahan, komersial, dan fasilitas umum. Pemerintah sudah mulai melakukan pekerjaan awal, termasuk pemetaan dan persiapan lahan. Beberapa pembangunan infrastruktur seperti jalan utama dan fasilitas dasar telah dimulai.
