Pemindahan IKN Tersendat karena Harmonisasi Peraturan UU

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur merupakan langkah ambisius direncanakan tahun 2019.

Proses ini diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang selama ini mengganggu Jakarta, seperti kemacetan lalu lintas, polusi, dan kerusakan lingkungan. Namun, perjalanan pemindahan ini tidaklah mulus. Isu harmonisasi peraturan pelaksana Undang-Undang (UU) IKN menjadi salah satu tantangan utama yang harus dihadapi. Di IKN CENTER INDONESIA kami akan membahas semua berita IKN yang terbaru dan terupdate.

Latar Belakang Pemindahan IKN

Pemindahan IKN kepada Nusantara menjadi wacana yang tidak hanya menargetkan pergeseran lokasi pemerintahan, tetapi juga sebagai upaya untuk mendistribusikan pertumbuhan ekonomi secara lebih merata di seluruh Indonesia. Jakarta, yang kini menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi, mengalami berbagai problematika yang berakar pada overpopulasi dan pembangunan yang tidak berkelanjutan.

Berdasarkan data, Jakarta dipenuhi oleh lebih dari 10 juta penduduk, belum termasuk jutaan penduduk dari wilayah sekitar yang setiap harinya beraktivitas di Jakarta. Situasi ini berkontribusi pada kemacetan parah, pencemaran, dan penurunan tanah yang disebabkan oleh ekstraksi air tanah secara berlebihan. Dalam visinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya pemindahan ini untuk mencegah Jakarta dari tenggelam dan menciptakan IKN sebagai model kota yang lebih ramah lingkungan dan terencana.

Kompleksitas Hukum

Salah satu tantangan utama dalam implementasi pemindahan IKN adalah harmonisasi peraturan pelaksana dari UU IKN. UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sudah disertai dengan beberapa peraturan pelaksana, namun terdapat ketidaksesuaian yang menyebabkan kebingungan di antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, Peraturan Pemerintah No.

12 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Fasilitas Investasi serta Peraturan Presiden No. 65 terkait akuisisi tanah sering kali mengandung pasal yang saling bertentangan. Ketidaksesuaian ini menciptakan keraguan di kalangan investor mengenai kepastian hukum dan prosedur yang harus diikuti untuk berinvestasi di Nusantara. Hal ini berpotensi menghambat masuknya modal yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan infrastruktur di IKN.

Masalah Lahan

Proses akuisisi lahan menjadi faktor krusial dalam pembangunan IKN. Banyak area yang direncanakan untuk dibangun masih dihuni oleh masyarakat lokal dengan berbagai status kepemilikan lahan yang beragam. Ini mengakibatkan konflik yang bisa memicu protes dari masyarakat. Menciptakan solusi yang mempertimbangkan hak-hak masyarakat setempat sambil memastikan pengembangan yang cepat adalah tantangan yang besar bagi pemerintah.

Sementara itu, keberadaan masyarakat yang masih berada di lahan yang ingin dimanfaatkan berarti bahwa pembebasan lahan harus dilakukan dengan hati-hati, agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ketidaksesuaian antar Kementerian

Banyak kementerian dan lembaga yang terlibat dalam proses pemindahan IKN. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian dan perbedaan persepsi mengenai tanggung jawab masing-masing pihak. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Dalam Negeri harus berkoordinasi secara intensif untuk memastikan bahwa semua peraturan yang dikeluarkan bersifat komplementer dan mendukung tujuan salah satu UU IKN.

 Baca Juga: Reforestasi IKN, Baru 3.000 Hektar Tertanam Dari Target 126.000 Hektar

Potensi Solusi untuk Mengatasi

Untuk mengatasi tantangan harmonisasi peraturan pelaksana, revisi dan konsolidasi regulasi yang ada menjadi pilihan yang perlu dicermati. Pemerintah dapat membentuk tim khusus yang terdiri dari ahli hukum, praktisi, dan pemangku kepentingan untuk menyusun peraturan yang lebih jelas dan terintegrasi. Upaya ini tidak hanya mempercepat proses namun juga memberikan kepastian hukum bagi pengembang dan masyarakat.

Masyarakat yang terkena dampak pemindahan sangat penting untuk dilibatkan dalam setiap tahap proses pembangunan. Melalui pendekatan sosial-kultural, pemerintah perlu menyediakan program pemberdayaan bagi masyarakat. Termasuk pelatihan keterampilan dan akses pendidikan, sehingga mereka merasa bagian dari proses pembangunan. Ketika masyarakat merasa diikutsertakan, potensi terjadinya konflik dapat diminimalkan. Konsultasi publik yang transparan dan melibatkan warga setempat dapat membantu meredakan ketegangan dan menciptakan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat.

Mengantisipasi masalah akuisisi lahan, pemerintah sebaiknya memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang diperlukan, seperti jalan, jembatan, dan sarana utilitas lainnya, sebelum relokasi besar-besaran dilakukan. Dengan menciptakan infrastruktur yang layak, ketertarikan dari sektor swasta juga diharapkan meningkat, mendorong investasi yang lebih besar. Pembangunan infrastruktur yang lebih awal ini akan menciptakan lapangan kerja dan membantu masyarakat setempat beradaptasi dengan perubahan, sekaligus memberikan dampak ekonomi yang langsung dirasakan.

Pendekatan Berbasis Teknologi

Penggunaan teknologi dalam pengelolaan dan perencanaan kota juga dapat memberikan solusi untuk tantangan yang ada. Pemanfaatan sistem informasi geografis (SIG) dalam pengelolaan lahan dan sumber daya akan memudahkan pemerintah dalam merencanakan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, teknologi dapat digunakan untuk memantau perkembangan proyek secara real-time dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Kesimpulan

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara. Bukanlah sekadar sebuah proyek pengembangan infrastruktur, melainkan sebuah upaya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. ​Harmonisasi peraturan pelaksana UU IKN memainkan peranan penting dalam keberhasilan proyek ini.​

Melalui upaya perbaikan regulasi, keterlibatan masyarakat, investasi infrastruktur yang cepat, dan pemanfaatan teknologi. Tantangan yang ada dapat diatasi secara efektif. Jika semua pihak bersatu untuk mendukung pemindahan IKN ini. Maka harapan untuk masa depan yang lebih seimbang dan berkelanjutan bagi Indonesia dapat terwujud. Klik link berikut untuk mengetahui apa saja yang akan kami update mengenai berita IKN dan berita viral.