Pembangunan Gedung DPR/MPR di IKN Diharapkan Selesai pada 2028

Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pembangunan ini tidak hanya menyangkut infrastruktur fisik, namun juga melambangkan transisi pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. IKN CENTER INDONESIA akan membahas berbagai aspek terkait pembangunan gedung ini, termasuk latar belakang pemindahan ibu kota, proses pembangunan, desain arsitektur, tantangan yang menghadang, dampak sosial dan ekonomi, serta harapan di masa depan.

Latar Belakang Pemindahan Ibu Kota

Pindahnya ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi berbagai permasalahan serius yang dihadapi Jakarta. Jakarta saat ini dipenuhi dengan masalah lingkungan, seperti kemacetan yang parah, polusi udara, serta ancaman bencana alam akibat penurunan permukaan tanah.

Data menunjukkan bahwa Jakarta mengalami penurunan tanah hingga 25 sentimeter per tahun di beberapa daerah. Selain itu, diperkirakan bahwa pada tahun 2050, sekitar 95% wilayah Jakarta dapat terendam air jika tidak ada tindakan pengendalian yang dilakukan. IPU Jakarta tidak lagi mampu berfungsi secara efektif sebagai pusat pemerintahan.

Oleh karena itu, pemerintah memilih untuk memindahkan ibu kota ke lokasi yang lebih strategis dan berpotensi untuk berkembang, yaitu di IKN Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur. IKN dipilih karena lokasinya yang relatif aman dari risiko bencana alam serta potensi untuk perkembangan yang lebih berkelanjutan.

Dalam konteks ini, pembangunan gedung DPR/MPR menjadi simbol bahwa pemerintah berkomitmen untuk membangun pusat pemerintahan yang baru dan lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Proses Pembangunan Gedung DPR/MPR

Proses pembangunan gedung DPR/MPR di IKN dimulai dengan serangkaian tahapan yang direncanakan secara matang. Pembangunan ini menandai fase penting dalam konteks perpindahan ibu kota, di mana infrastruktur pemerintahan menjadi prioritas utama. Rencana pembangunan gedung DPR/MPR telah ada sejak awal deklarasi pemindahan ibu kota.

Pemerintah merencanakan untuk membangun gedung ini dengan memanfaatkan teknologi modern dan desain yang berkelanjutan. Rancangan gedung mencerminkan identitas nasional dan budaya Indonesia, dengan mengintegrasikan elemen-elemen lokal ke dalam desain arsitektur.

Pembangunan gedung DPR/MPR dijadwalkan dimulai pada tahun 2025 dan ditargetkan selesai pada tahun 2028. Rasio waktu ini diharapkan dapat menciptakan ruang yang cukup untuk penyelesaian setiap tahap pembangunan tanpa adanya kendala yang signifikan.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran yang besar untuk memastikan keseluruhan proyek berjalan sesuai rencana. Sebelum memulai pembangunan fisik, tahapan pengadaan lahan menjadi penting untuk memastikan lokasi pembangunan tidak mengalami masalah hukum di kemudian hari.

Desain Arsitektur Gedung

Desain gedung DPR/MPR di IKN didasarkan pada prinsip keberlanjutan dan efisiensi energi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan gedung yang tidak hanya berfungsi sebagai lokasi legislatif, tetapi juga mencerminkan modernitas dan peradaban Indonesia masa kini.

Gedung DPR/MPR akan dibangun dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan material yang bersifat berkelanjutan. Sistem pengelolaan air hujan yang baik dan pemanfaatan energi terbarukan melalui panel solar menjadi bagian dari desain.

Beberapa elemen yang akan diterapkan termasuk penanaman taman vertical yang berfungsi untuk menyerap polusi dan memberikan area hijau di dalam gedung. Selain ruang rapat dan kantor untuk anggota legislatif, gedung ini juga dirancang untuk memiliki area publik yang dapat diakses oleh masyarakat.

Ruang-ruang terbuka ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan interaksi antara pemerintah dan rakyat.Dengan fasilitas serba modern, diharapkan gedung ini bisa menjadi jembatan komunikasi yang baik antara legislatif dan masyarakat.

Baca Juga: Investasi Swasta Rp 100 Triliun IKN Terancam? Ini Penyebabnya!

Tantangan dalam Pembangunan

Meskipun proyek ini menjanjikan, ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi selama proses pembangunan gedung DPR/MPR.

• Masalah Lingkungan: Satu di antara tantangan utama dalam pembangunan ini adalah menangani dampak lingkungan. Transformasi lahan hijau di IKN menjadi area pembangunan harus diimbangi dengan konservasi lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melibatkan ahli lingkungan untuk menganalisis dan merumuskan solusi yang tepat.
• Pembiayaan dan Investasi: Proyek ini diperkirakan memerlukan anggaran yang sangat besar. Sebagai gambaran, total investasi untuk pembangunan infrastruktur IKN diperkirakan mencapai Rp 466 triliun. Dalam hal ini, pemerintah harus mencari metode pembiayaan yang inovatif, termasuk menarik investasi dari sektor swasta untuk mencapai target penyelesaian pada 2028.
• Kepentingan Masyarakat: Membangun gedung DPR/MPR di kawasan yang baru akan memunculkan kepentingan masyarakat yang beragam. Sebagai contoh, beberapa pihak mungkin merasa tidak puas dengan keputusan pemindahan ini. Oleh karena itu, stakeholder perlu berkolaborasi untuk menjembatani komunikasi dan keterlibatan masyarakat selama proses pembangunan berlangsung.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Pembangunan gedung DPR/MPR di IKN diharapkan dapat membawa dampak positif, baik secara sosial maupun ekonomi. Pengembangan infrastruktur pemerintahan baru ini diharapkan bukan hanya memberikan manfaat bagi pegawai pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat.

Selama proses pembangunan berlangsung, ribuan lapangan kerja baru diperkirakan akan tercipta. Ini akan melibatkan banyak pihak, mulai dari pekerja konstruksi hingga penyedia layanan lain yang terkait. Dampak ini akan berkontribusi secara signifikan terhadap pengurangan angka pengangguran di Kalimantan Timur dan sekitarnya.

Investasi besar dalam pembangunan gedung DPR/MPR juga akan disertai dengan pengembangan infrastruktur lain, seperti transportasi dan utilitas. Lebih dari itu, IKN diharapkan akan dilengkapi dengan akses jalan yang lebih baik dan sistem transportasi yang efisien untuk mendukung mobilitas warga. Keberadaan infrastruktur ini nantinya akan menghidupkan perekonomian lokal.

Harapan untuk Masa Depan yang Lebih Baik

Pembangunan Gedung DPR/MPR di IKN tidak hanya berarti sebuah gedung baru. Ini adalah harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh pemerintahan yang lebih baik, responsif, dan transparan. Dengan adanya gedung baru, diharapkan sistem pemerintahan akan menjadi lebih modern.

Fasilitas yang canggih dan proses pengambilan keputusan yang lebih efisien diharapkan dapat meningkatkan kualitas legislatif dan pelayanan terhadap masyarakat. Para anggota DPR dan MPR dapat lebih efektif dalam melayani dan memenuhi aspirasi rakyat.

Rancangan gedung yang tidak hanya tertutup tetapi terbuka bagi publik menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan akan semakin diperkuat. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik.

Kesimpulan

​Pembangunan Gedung DPR/MPR di IKN yang direncanakan selesai pada tahun 2028 adalah langkah penting bagi Indonesia untuk menuju pemerintahan yang lebih baik.​ Proyek ini tidak hanya menyangkut aspek infrastruktur tetapi juga membawa harapan baru bagi penciptaan sistem pemerintahan yang efektif, responsif, dan transparan.

Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, seperti isu lingkungan dan pembiayaan, dengan keterlibatan publik serta komitmen dari berbagai pihak, harapan untuk pembangunan gedung ini menjadi kenyataan bukanlah hal yang mustahil. Pada akhirnya, gedung ini diharapkan dapat menjadi simbol baru perjalanan demokrasi Indonesia yang modern dan berkelanjutan.

Dengan semua inisiatif ini, masyarakat tidak hanya menantikan pembangunan fisik gedung, tetapi juga era baru dalam pengelolaan pemerintahan yang lebih baik, di mana suara rakyat didengar dan dapat berkontribusi langsung terhadap kebijakan. Harapan ini, jika terwujud, akan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di seluruh Indonesia.