Otorita IKN Tegaskan Kompensasi Bagi Warga Terdampak, Tanpa Penggusuran
Otorita IKN tegaskan kompensasi layak bagi warga terdampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tanpa adanya penggusuran, menjamin hak-hak masyarakat terlindungi.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus bergulir, membawa perubahan signifikan bagi wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Di tengah dinamika pembangunan ini, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memberikan kepastian terkait kompensasi bagi warga yang terdampak.
Sekaligus menegaskan bahwa tidak ada penggusuran dalam proses pengadaan lahan. IKN CENTER INDONESIA akan membahas Kompensasi Bagi Warga Terdampak, Tanpa Penggusuran.
Komitmen Otorita Ibu Kota Nusantara
OIKN berkomitmen untuk memberikan kompensasi yang adil dan transparan kepada warga yang terdampak pembangunan IKN. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alimuddin, menyatakan bahwa sebagian besar warga terdampak telah menerima nilai kompensasi yang ditawarkan oleh pemerintah pusat.
Proses pembayaran kompensasi terus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak warga dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi warga yang belum menerima kompensasi, Alimuddin menjelaskan bahwa prosesnya masih dalam tahap penyelesaian administrasi.
OIKN berupaya mempercepat proses ini dengan memastikan kelengkapan dokumen dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Pemerintah daerah juga turut berperan aktif dalam membantu warga memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan.
Pengadaan Lahan Untuk Proyek Strategis
Saat ini, proses pengadaan lahan sedang difokuskan untuk proyek pengendalian banjir di Kelurahan Sepaku. Proyek ini merupakan bagian penting dari infrastruktur IKN untuk mencegah risiko banjir yang dapat mengganggu aktivitas dan keselamatan warga. Beberapa pemilik tanah telah menyetujui nilai kompensasi yang ditawarkan oleh pemerintah.
Menandakan adanya kesepahaman dan dukungan terhadap pembangunan IKN. Proses selanjutnya adalah menunggu kelengkapan dokumen atau surat kepemilikan tanah dari warga. OIKN mengimbau warga untuk segera melengkapi dokumen-dokumen tersebut agar proses pembayaran kompensasi dapat segera dilakukan.
Jika ada warga yang tidak menyetujui nilai kompensasi, dana tersebut akan dititipkan melalui mekanisme konsinyasi di pengadilan negeri. Mekanisme ini memberikan jaminan bahwa hak warga tetap terlindungi, sambil tetap memungkinkan pembangunan proyek strategis berjalan.
Tidak Ada Penggusuran atau Relokasi Paksa
Salah satu poin penting yang ditegaskan oleh OIKN adalah tidak adanya penggusuran atau relokasi paksa masyarakat dalam proses pengadaan lahan di IKN. Alimuddin menegaskan bahwa warga terdampak menerima kompensasi sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan IKN.
Perpres ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa proses pengadaan lahan dilakukan dengan menghormati hak-hak warga. OIKN memahami bahwa pembangunan IKN dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan kehilangan tempat tinggal atau mata pencaharian.
Oleh karena itu, OIKN berkomitmen untuk melakukan pendekatan yang humanis dan dialogis dalam setiap tahapan pembangunan. OIKN juga membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait dengan proses pengadaan lahan.
Baca Juga:
Rincian Pembayaran Kompensasi
OIKN memberikan rincian terkait pembayaran kompensasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Kompensasi untuk Segmen Tol 6A dan 6B sebesar Rp 80,9 miliar telah tuntas dibayarkan kepada warga yang terdampak. Sementara itu, untuk proyek pengendalian banjir, sebesar Rp 9,8 miliar telah dibayarkan.
Sisa anggaran yang belum mendapat kompensasi dititipkan ke Pengadilan dengan skema konsinyasi. Skema konsinyasi dipilih sebagai solusi untuk warga yang belum mencapai kesepakatan terkait nilai kompensasi.
Dengan menitipkan dana ke pengadilan, pemerintah memastikan bahwa dana tersebut tetap tersedia dan dapat dicairkan oleh warga setelah ada kesepakatan. OIKN terus berupaya melakukan pendekatan persuasif kepada warga agar dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
Respons Terhadap Kekhawatiran Masyarakat
Kementerian Pekerjaan Umum juga telah melakukan peninjauan ulang terhadap desain proyek pengendalian banjir untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Pemerintah juga telah memperbaiki infrastruktur jalan di sekitar proyek untuk mengurangi dampak negatif terhadap aktivitas masyarakat.
OIKN berharap, dengan komunikasi yang efektif dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan warga, pembangunan IKN dapat berjalan lancar tanpa merugikan pihak manapun. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan IKN:
- OIKN mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan IKN.
- OIKN Menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi dan dialog untuk memberikan informasi yang akurat dan menjawab pertanyaan dari masyarakat.
- OIKN juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran terkait dengan pembangunan IKN.
- OIKN percaya bahwa pembangunan IKN akan berhasil jika didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.
- OIKN mengajak seluruh warga untuk bersama-sama membangun IKN sebagai kota yang modern, berkelanjutan, dan berkeadilan.
- OIKN juga berkomitmen untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Tantangan dan Solusi Dalam Pembangunan IKN
Pembangunan IKN tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti masalah lahan, infrastruktur, dan sumber daya manusia. OIKN berupaya mengatasi tantangan-tantangan ini dengan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. OIKN juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat sipil, untuk mempercepat pembangunan IKN.
Salah satu solusi yang diterapkan oleh OIKN adalah penggunaan teknologi modern dalam pembangunan infrastruktur. OIKN juga mengembangkan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia lokal. OIKN berharap, dengan solusi-solusi ini, pembangunan IKN dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat.
Kesimpulan
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah proyek strategis nasional yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan daya saing bangsa. Otorita IKN berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan IKN dengan berkeadilan, berkelanjutan, dan menghormati hak-hak masyarakat.
Dengan kompensasi yang adil, tanpa penggusuran, dan keterlibatan aktif masyarakat, IKN diharapkan dapat menjadi kota masa depan yang modern, nyaman, dan berdaya saing global. Simak dan ikuti terus IKN CENTER INDONESIA agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya mengenai Pembangunan Ibu Kota Nusantara.
