Media Asing Soroti Perbedaan: Kebijakan Ekonomi Prabowo Dan Jokowi Apa Yang Berubah?

Jakarta, 6 November 2024 – Perbedaan kebijakan ekonomi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi sorotan tajam dalam.

Sebagai figur utama dalam politik Indonesia, Jokowi dan Prabowo memegang peran penting dalam arah pembangunan ekonomi negara ini, namun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda terkait pengelolaan sumber daya, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Media asing mulai menyoroti bagaimana kebijakan ekonomi mereka berbeda dan apa implikasinya bagi ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Di IKN CENTER INDONESIA kami akan membahas semua berita IKN yang terbaru dan terupdate.

Perbedaan Gaya Kepemimpinan Ekonomi

Kebijakan ekonomi di Indonesia selama pemerintahan Joko Widodo telah memfokuskan pada pembangunan infrastruktur besar-besaran, reformasi birokrasi, serta memperkuat konektivitas nasional untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Program seperti program tol laut, jalur tol Trans Sumatera, dan pembenahan infrastruktur di luar Pulau Jawa telah menjadi pilar utama. Jokowi juga mendorong Indonesia untuk semakin terintegrasi dengan pasar global, baik dalam konteks perdagangan bebas maupun investasi asing langsung (FDI). Dalam hal ini, Jokowi lebih banyak memanfaatkan relasi internasional dan kebijakan yang mendukung investasi luar negeri.

Namun, ketika Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan kini menjabat sebagai Kepala Otorita IKN, sejumlah perubahan dalam kebijakan ekonomi mulai mencuat. Meskipun keduanya sepakat pada pentingnya pembangunan infrastruktur, Prabowo lebih cenderung mengusung pendekatan yang lebih proteksionis, terutama dalam bidang ekonomi. Banyak pihak yang melihat bahwa kebijakan ekonomi Prabowo akan lebih fokus pada penguatan ekonomi domestik dan pembatasan ketergantungan pada negara-negara luar, sebuah kebijakan yang lebih sejalan dengan populisme ekonomi yang menekankan pada kedaulatan ekonomi Indonesia.

Kebijakan Ekonomi Jokowi Pembangunan Infrastruktur Dan Globalisasi

Selama dua periode pemerintahannya, Jokowi telah menetapkan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam kebijakan ekonominya. Program Nawa Cita yang digagas pada awal masa pemerintahannya berfokus pada pembangunan infrastruktur untuk memajukan ekonomi daerah dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Jokowi juga dikenal dengan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang bertujuan untuk mempercepat proses perizinan dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik.

Beberapa proyek utama yang menonjol selama kepemimpinan Jokowi adalah pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan sistem transportasi massal di kota-kota besar. Di sektor energi, Jokowi juga memprioritaskan pengembangan energi terbarukan dan pengurangan ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan. Tak hanya itu, Indonesia di bawah Jokowi semakin mendekatkan diri dengan perjanjian perdagangan internasional seperti ASEAN Economic Community (AEC), RCEP, dan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Ini memperlihatkan bahwa kebijakan Jokowi sangat mendukung keterbukaan pasar dan arus investasi global.

Namun, kebijakan tersebut juga menuai kritik terkait dengan dampak lingkungan, terutama dalam hal proyek-proyek infrastruktur yang berpotensi merusak ekosistem. Selain itu, ada juga kritik bahwa kebijakan Jokowi lebih menguntungkan sektor swasta besar dan cenderung mengabaikan sektor mikro, kecil, dan menengah yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia.

Baca Juga: Alien DC: Arsitek Muda di Balik Lekukan Futuristik Gedung-Gedung IKN

Prabowo Dan Kebijakan Ekonomi Yang Lebih Proteksionis

Berbeda dengan Jokowi, Prabowo Subianto memiliki pandangan yang lebih berfokus pada kedaulatan ekonomi dan proteksionisme. Meskipun ia mendukung pembangunan infrastruktur, gaya kepemimpinan Prabowo lebih menekankan pada penguatan sektor domestik, memperkuat sektor pertanian, industri lokal, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor barang dan bahan baku dari luar negeri.

Prabowo menganggap bahwa ekonomi Indonesia harus lebih mandiri, dan untuk itu perlu ada kebijakan yang memperkuat industri dalam negeri dan memberikan perlindungan bagi para pelaku usaha lokal. Ia juga cenderung lebih skeptis terhadap investasi asing langsung yang menurutnya dapat merugikan. Media Sektor-sektor tertentu dalam perekonomian Indonesia, terutama yang berkaitan dengan penguasaan sumber daya alam dan kekayaan Indonesia oleh asing.

Kebijakan ekonomi Prabowo dalam konteks IKN, misalnya, akan lebih mengarah pada pengembangan kawasan yang ramah bagi investor lokal dan lebih terkontrol dalam hal keterlibatan asing. Sebagai Kepala Otorita IKN, Prabowo bertekad menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan para pemodal besar tetapi juga menguntungkan masyarakat setempat dan mendorong pengembangan industri berbasis lokal.

Perubahan Yang Terjadi di Sektor Infrastruktur Dan Investasi

Salah satu area yang paling banyak dibahas oleh Media asing adalah perbedaan kebijakan kedua tokoh tersebut dalam hal pembangunan infrastruktur. Selama kepemimpinan Jokowi, Indonesia mengalami lonjakan besar dalam pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan sistem transportasi massal. Proyek-proyek ini dianggap sebagai kunci utama dalam meningkatkan daya saing Indonesia, serta memperkuat konektivitas antarwilayah, terutama di luar Pulau Jawa.

Namun, meskipun proyek-proyek tersebut telah membawa dampak positif dalam meningkatkan. Media Asing Efisiensi logistik dan distribusi barang, ada juga kekhawatiran mengenai pembiayaan proyek infrastruktur yang sangat besar. Banyak pihak yang mencatat bahwa sebagian besar pembiayaan proyek infrastruktur selama pemerintahan. Jokowi berasal dari utang luar negeri dan skema Public-Private Partnerships (PPP). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah Indonesia dapat mempertahankan keberlanjutan ekonomi jangka panjang dengan tingginya beban utang.

Di sisi lain, Prabowo dipandang lebih berhati-hati dalam hal pembiayaan infrastruktur, dengan kecenderungan untuk. Mengedepankan model pembiayaan yang lebih berkelanjutan dan tidak terlalu bergantung pada utang luar negeri. Prabowo lebih banyak menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas produksi domestik dan menggunakan sumber daya dalam negeri untuk mempercepat pembangunan. Di IKN, misalnya, Prabowo menargetkan pengembangan infrastruktur yang tidak hanya menguntungkan. Pihak luar, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal.

Implikasi bagi Masa Depan Ekonomi Indonesia

Perubahan kebijakan ekonomi yang mungkin terjadi dalam pemerintahan yang melibatkan Prabowo dapat membawa dampak besar bagi perekonomian Indonesia. Kebijakan proteksionis Prabowo dapat memperkuat industri dalam negeri, tetapi juga berisiko menurunkan daya saing Indonesia di pasar global. Media Asing Sementara itu, kebijakan Jokowi yang lebih mendukung globalisasi dan. Keterbukaan pasar telah membawa Indonesia semakin dekat dengan ekonomi global, tetapi juga mengundang. Tantangan terkait ketergantungan pada modal asing dan dampak sosial dari ketimpangan ekonomi.

Dalam konteks IKN, perbedaan kebijakan ini juga dapat terlihat dengan jelas. Jokowi, dengan kebijakan terbukanya, mendorong IKN sebagai kota. Yang ramah investasi asing dan global, sementara Prabowo berfokus pada pengembangan ekosistem yang lebih mandiri. Dengan melibatkan lebih banyak pelaku usaha lokal. Namun, apapun kebijakan yang dipilih, tantangan terbesar Indonesia ke depan adalah menjaga keseimbangan antara keterbukaan pasar dan penguatan sektor domestik.

Kesimpulan

Media Perbedaan kebijakan ekonomi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi sorotan dalam berbagai pemberitaan internasional. Dengan masing-masing tokoh mengusung pendekatan yang berbeda terkait pembangunan ekonomi Indonesia. Jokowi lebih mendukung kebijakan terbuka yang fokus pada pembangunan infrastruktur besar dan integrasi Indonesia dengan pasar global, sementara. Prabowo lebih mengedepankan kebijakan proteksionis dan penguatan sektor. Klik link berikut untuk mengetahui apa saja yang akan kami update mengenai berita IKN dan berita viral keppoo.id.