Era inklusif resmi dimulai di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan adanya kebijakan penyediaan rumah susun (rusun) tidak hanya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan personel pertahanan keamanan (Hankam), tetapi juga untuk masyarakat umum.

Ini menjadi langkah penting dalam memastikan pembangunan IKN menjadi kota yang dapat dihuni oleh seluruh lapisan masyarakat dengan fasilitas layak dan akses yang merata.

Pembangunan Rusun Seluruh Masyarakat di IKN

Sebelumnya, rusun di IKN difokuskan untuk ASN dan Hankam, namun kini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengambil inovasi baru dengan membangun rusun juga untuk masyarakat umum.

Kebijakan ini secara resmi disampaikan oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait, yang mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian bagi warga umum di IKN.

Hal ini menandai gebrakan baru dalam pembangunan hunian di IKN yang tidak eksklusif hanya untuk pegawai pemerintah dan aparat keamanan. Tetapi juga mencakup warga biasa yang bermukim di kota masa depan ini.

Rencana pembangunan rusun bagi masyarakat umum sudah dalam tahap persiapan dan segera dimulai. Salah satu target utama agar pembangunan rusun ini selesai di tahun 2025.

Lokasinya direncanakan berada di dalam kawasan IKN. Melayani kebutuhan tempat tinggal warga terdampak pembangunan IKN maupun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Proyek ini menjadi bagian dari skema Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus yang fokus pada pengurangan dampak sosial akibat pembangunan IKN.

Pelaksanaan Proyek Rusun MBR

Pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terdampak pembangunan IKN dilaksanakan dengan sistem anggaran multi years contract (tahun jamak) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran 2024-2025.

Nilai pagu dana proyek rusun ini mencapai sekitar Rp104 miliar. Dengan rincian alokasi Rp10,4 miliar pada tahun 2024 dan sisanya Rp93,6 miliar di tahun 2025.

Proses lelang proyek masih berlangsung dan mendapat respon positif dari pelaku industri konstruksi. Dengan puluhan peserta tender yang berminat turut menggarap proyek pembangunan rusun ini. Hal ini menandakan antusiasme pihak swasta dan BUMN dalam mendukung pelaksanaan pembangunan hunian yang inklusif di IKN.

Baca Juga: Peluang Emas Investasi Properti di Kaltim IKN Menjadi Magnet Ekonomi Baru

Jumlah Jenis Hunian yang Disiapkan

Dalam lingkup pembangunan hunian di IKN, Kementerian PUPR bersama Kementerian PKP tengah menyelesaikan pembangunan 47 tower rumah susun khusus untuk ASN dan Hankam dengan total 2.820 unit.

Setiap unit hunian dirancang dengan tipe seluas 98 meter persegi dan menyediakan 3 kamar tidur. Sehingga dapat mengakomodasi keluarga ASN dan personel Hankam secara layak dan nyaman.

Pembangunan rusun ini melibatkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG).

Sementara itu, rusun untuk masyarakat umum dan warga terdampak direncanakan dengan konsep yang juga humanis dan inklusif. Guna memastikan akses hunian layak bagi kelompok yang selama ini belum terlalu terakomodasi di kawasan IKN.

Proyek ini tentu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial akibat kegiatan pembangunan megaproyek ibu kota negara baru tersebut.

Target Progres Penyelesaian Pembangunan Hunian

Kementerian PKP dan Kementerian PUPR terus menggenjot pembangunan infrastruktur hunian di IKN. Hingga awal 2025. Progres pembangunan rusun untuk ASN dan Hankam telah mencapai sekitar 40 persen secara rata-rata.

Dengan beberapa menara bahkan hampir rampung dan siap untuk dihuni. Terdapat rencana penghunian sebagian tower pada tahun ini dan target keseluruhan pembangunan hunian rampung pada akhir tahun 2025.

Sedangkan pembangunan rusun untuk masyarakat umum masih dalam tahap persiapan dan lelang proyek. Dengan target pelaksanaan dan penyelesaian di tahun 2025.

Upaya ini menjadi bukti serius pemerintah menjaga keseimbangan pembangunan antara kebutuhan aparatur negara dan masyarakat biasa yang ingin menikmati fasilitas di IKN.

Kesimpulan

Era inklusif di IKN dimulai dengan kebijakan pembangunan rusun yang tidak hanya diperuntukkan bagi ASN dan Hankam tetapi juga untuk masyarakat umum.

Proyek pembangunan rusun ini dikelola secara profesional dengan dukungan pendanaan APBN dan keterlibatan berbagai pihak. Termasuk sektor swasta melalui skema tender terbuka.

Dengan pembangunan hunian dan fasilitas publik yang merata, pemerintah berupaya membangun IKN sebagai kota berkelanjutan dan inklusif yang mampu menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Langkah nyata ini menyatakan komitmen pemerintah dalam menjaga prinsip keadilan sosial dalam pembangunan pusat pemerintahan baru Indonesia. Era baru di IKN membawa harapan besar akan kota yang benar-benar hidup dan dihuni oleh semua warga tanpa terkecuali.

Sekaligus menjadi contoh pembangunan kota modern yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara luas.

Era inklusif benar-benar menjadi pijakan kokoh untuk masa depan IKN yang lebih baik dan berkelanjutan.

Simak dan ikuti terus informasi terlengkap tentang informasi IKN CENTER INDONESIA yang akan kami berikan setiap harinya.