DPRD Desak Polda Agar Segera Tuntaskan Tambang Ilegal Di IKN Dan Kaltim

Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini menjadi sorotan utama terkait berbagai permasalahan yang dihadapi pasca pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara.

Salah satu isu paling mendesak adalah praktik tambang ilegal yang marak di wilayah tersebut, yang tidak hanya merugikan pemerintah dari segi pendapatan pajak tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim mengharapkan tindakan tegas dari pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Artikel IKN CENTER INDONESIA akan membahas tentang bagaimana tambang ilegal di IKN, dan tindakan apa yang akan diambil oleh Polda Kaltim.

Sejarah dan Konteks Permasalahan

Pemindahan IKN ke Nusantara ditujukan untuk mendistribusikan pembangunan lebih merata di Indonesia. Namun, langkah ini juga membawa tantangan, terutama dengan munculnya berbagai aktivitas ilegal, termasuk pertambangan. Menurut data terbaru, terdapat sekitar 151 titik aktivitas tambang ilegal di seluruh wilayah Kaltim, yang semakin merajalela dan tidak teratur.

Dengan kondisi ini, DPRD Kaltim merasa perlu untuk mengambil inisiatif agar berbagai permasalahan ini dapat segera diatasi. Keberadaan tambang-tambang ilegal berpotensi merusak lingkungan alami dan menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara.

Desakan DPRD Kepada Polda

DPRD Kaltim berkomitmen untuk mendesak pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Kaltim, untuk meningkatkan penindakan terhadap tambang ilegal. Anggota DPRD menyatakan bahwa penindakan hukum harus dilakukan dari hulu ke hilir. Dimulai dari pemilik tambang hingga oknum yang terlibat dalam aktivitas ilegal ini. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tambang ilegal dan mencegah munculnya penambangan tanpa izin di masa depan.

Hal ini dicontohkan oleh pernyataan Anggota Komisi III DPRD Kaltim yang menekankan bahwa jika tambang dikelola dengan benar, hal ini dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi setempat. Namun, tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang baik, kegiatan pertambangan hanya akan merugikan semua pihak yang terlibat.

Dampak Lingkungan dari Tambang Ilegal

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur membawa harapan baru untuk masa depan Indonesia. Tetapi praktik tambang ilegal yang merajalela di sekitar kawasan tersebut menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Dari total sekitar 250.000 hektar wilayah IKN, diperkirakan 3.000 hektar di antaranya telah ditambang secara ilegal, mayoritas berupa tambang batubara. ​Aktivitas ini tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati tetapi juga merusak ekosistem lokal yang sangat penting.​

Salah satu dampak utama dari tambang ilegal adalah deforestasi. Penebangan pohon yang tidak terjaga menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai spesies, yang beberapa di antaranya terancam punah. Keberadaan hutan berfungsi sebagai penyerap karbon, sehingga kerusakan yang terjadi akan berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca. Selain itu, area yang terdegradasi seringkali menjadi rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan longsor, memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Tambang ilegal juga mengakibatkan pencemaran air dan tanah. Proses ekstraksi yang tidak terregulasi seringkali menciptakan limbah berbahaya yang mengalir ke sungai-sungai, mencemari sumber air yang digunakan oleh penduduk setempat. Hal ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi, karena akses terhadap air bersih semakin terbatas.

Dalam menghadapi dampak negatif ini, pemerintah melalui satgas telah berkomitmen untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal dan melakukan rehabilitasi lingkungan. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat, untuk menjaga kelestarian ekosistem di IKN. Menjaga lingkungan adalah kewajiban bersama agar IKN dapat berkembang dengan berlandaskan pada prinsip keberlanjutan.

Baca Juga: IKN Menyatukan Kembali Bhinneka Dalam Satu Ibu Kota

Tindakan Polda Kaltim terhadap Tambang Ilegal

​Polda Kalimantan Timur telah mengambil langkah tegas dalam menangani masalah tambang ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah sekitarnya.​ Masalah ini bukan hanya berpotensi merugikan negara dari segi pendapatan pajak, tetapi juga mengancam lingkungan dan keselamatan masyarakat setempat. Kampanye penertiban pun dilancarkan, dengan pembentukan Satuan Tugas Penanganan Tambang Ilegal yang berkolaborasi dengan Badan Otorita IKN.

Tindakan konkret telah dilakukan dengan proses penanganan terhadap sejumlah tambang ilegal. Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Imam Sugianto, menyatakan bahwa sejak April hingga Mei 2023, pihaknya berhasil menangani sekitar 36 lokasi tambang ilegal. Penertiban ini difokuskan di kawasan yang berdekatan dengan IKN, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara. Penangkapan para pelaku tambang ilegal juga menjadi bagian dari strategi penegakan hukum. Yang bertujuan untuk memutus jaringan bisnis ilegal di wilayah tersebut.

Selain penindakan langsung, Polda Kaltim juga berkomitmen untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum dengan menjalin kemitraan dengan berbagai instansi. Dalam rencana penanganan ini, pihak kepolisian berupaya melibatkan masyarakat sekitar untuk menjaga lingkungan dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Aktivitas tambang ilegal yang ada di Kalimantan Timur memiliki dampak lingkungan yang signifikan, termasuk kerusakan lahan dan pencemaran air. Oleh karena itu, tindakan Polda Kaltim tidak hanya berorientasi pada penangkapan, tetapi juga pada pemulihan dan pelestarian lingkungan di IKN. Langkah progresif ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menanggulangi praktik-praktik ilegal di masa mendatang.

Kerjasama Lintas Sektor

Menghadapi masalah tambang ilegal yang kompleks, kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan. DPRD Kaltim mendorong keterlibatan berbagai instansi, seperti kementerian terkait, pemerintah daerah, dan juga kelompok masyarakat sipil untuk bersama-sama menanggulangi masalah ini.

Misalnya, kolaborasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan kontrol dan pengawasan di lapangan. Dengan begitu, setiap proses perizinan dapat dilaksanakan sesuai aturan dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan.

Penyelesaian Kasus Tambang Ilegal

Dalam penyelesaian kasus ini, DPRD Kaltim juga mendorong agar aparat penegak hukum tidak hanya fokus pada penindakan tetapi juga pada tindakan preventif. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya legalitas dalam pertambangan dan dampak negatif dari aktivitas ilegal diperlukan untuk menciptakan budaya patuh hukum.

Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat akan lebih sadar akan risiko yang ada dan tidak terlibat dalam aktivitas tambang ilegal. Edukasi yang dimaksud bisa berupa pelatihan keterampilan alternatif yang mengedepankan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Rencana Pemulihan Lingkungan

Sebagai langkah lanjutan setelah penegakan hukum terhadap tambang ilegal, pemulihan lingkungan yang rusak akibat aktivitas tersebut juga menjadi perhatian. Lembaga terkait, seperti Otorita IKN, diharapkan dapat melakukan rehabilitasi lahan yang rusak dengan melibatkan masyarakat lokal.

Rencana pemulihan ini mencakup penanaman kembali pohon-pohon di area yang terdampak, penerapan metode agroforestri, dan penciptaan ruang terbuka hijau untuk kembali mengembalikan fungsi ekosistem. Dengan demikian, keberlangsungan lingkungan hidup di IKN dan sekitarnya dapat terjaga lebih baik di masa depan.

Kesimpulan

Permasalahan tambang ilegal di Kaltim dan IKN merupakan tantangan besar yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. ​Desakan DPRD Kaltim kepada Polda untuk menuntaskan kasus ini adalah langkah penting menuju penyelesaian masalah yang ada.​ Diharapkan, implementasi tindakan tegas dalam penegakan hukum, disertai dengan program rehabilitasi lingkungan dan edukasi kepada masyarakat, dapat membawa perubahan nyata.

Dengan demikian, IKN dapat berkembang sebagai ibu kota yang tidak hanya modern tetapi juga ramah lingkungan. Sekaligus menjadi simbol keberhasilan kolaborasi dalam penanganan isu-isu kritis bagi masa depan Indonesia yang lebih baik. Keberhasilan penanganan tambang ilegal di Kaltim tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan saling bekerja sama, diharapkan Kaltim dan IKN dapat menjadi wilayah yang sehat, produktif, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Kamu selalu ketinggalan berita? silahkan kunjungi keppoo.id untuk mendapatkan informasi lainnya yang ter-update dan menarik setiap hari.