AHY Pastikan Pembangunan IKN jalan terus meskipun terjadi pergantian pemerintahan ke era Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur akan dilanjutkan sesuai rencana. Setelah kawasan eksekutif nyaris rampung, pembangunan akan difokuskan pada kawasan legislatif dan yudikatif.

Komitmen ini menunjukkan keberlanjutan visi pembangunan nasional yang strategis dan tidak terganggu oleh dinamika politik lima tahunan. Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran IKN CENTER INDONESIA.

Fokus Pembangunan Bergeser ke Kawasan Legislatif dan Yudikatif

Setelah sebagian besar infrastruktur kawasan eksekutif diselesaikan, AHY pastikan Pembangunan IKN jalan terus mulai diarahkan ke zona legislatif dan yudikatif. Fasilitas penting seperti gedung DPR/MPR dan Mahkamah Agung akan menjadi prioritas tahap selanjutnya.

“Ini adalah kelanjutan logis dari pembangunan IKN. Setelah pusat pemerintahan (eksekutif) berdiri, maka lembaga legislatif dan yudikatif juga harus menyusul agar ekosistem pemerintahan lengkap dan bisa berjalan terintegrasi,” jelas AHY.

Kawasan legislatif dan yudikatif akan dibangun dengan pendekatan smart city dan tata ruang yang mendukung efisiensi serta transparansi lembaga negara. Hal ini sejalan dengan konsep IKN sebagai kota cerdas dan berkelanjutan.

Target Tuntas Tahun 2028 Sesuai Arahan Presiden Prabowo

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyebutkan bahwa pembangunan seluruh ekosistem pemerintahan—mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif—ditargetkan tuntas pada tahun 2028. Target tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang mendukung kelanjutan proyek IKN sebagai prioritas nasional.

“Penyelesaian pembangunan IKN dibagi menjadi dua tahap: tahun 2025 dan 2028. Tahun 2025 adalah tonggak awal kepindahan, dan 2028 ditargetkan seluruh infrastruktur utama sudah rampung,” jelas Basuki.

Pemerintah berkomitmen agar pembangunan tidak hanya fokus pada bangunan fisik, tetapi juga pada penciptaan ekosistem yang siap huni bagi ASN, masyarakat, dan sektor swasta yang akan beraktivitas di IKN.

Baca Juga: Hotel Kontainer Pertama di IKN: Bukti Nyata Investasi Menguntungkan

Pemindahan ASN Jadi Langkah Strategis Tahun 2025

Salah satu elemen penting dalam realisasi IKN adalah pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke lokasi ibu kota baru. Meski AHY menyebut bukan menjadi wilayah tugasnya secara langsung, namun Kepala OIKN menegaskan bahwa koordinasi lintas kementerian khususnya dengan Kementerian PAN-RB sudah dilakukan.

“Kalau pemindahan ASN memang jadi, maka seluruh ekosistem seperti perumahan, layanan publik, dan konektivitas harus siap pada 2025,” ujar Basuki. Ini menjadi bagian dari fase awal untuk menghidupkan IKN sebagai pusat kegiatan pemerintahan.

Persiapan pemindahan ASN juga dipandang sebagai langkah strategis untuk mendorong aktivitas ekonomi dan sosial di kawasan yang sebelumnya belum berkembang secara maksimal.

Konsistensi Proyek IKN Tunjukkan Stabilitas Kebijakan Nasional

Pernyataan AHY dan Basuki menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak bersifat politis. Tetapi merupakan proyek jangka panjang yang ditujukan untuk kepentingan nasional. Keberlanjutan proyek ini di tengah transisi kekuasaan menunjukkan adanya konsistensi kebijakan pembangunan. Sesuatu yang sangat penting bagi kepercayaan publik maupun investor.

AHY menyampaikan bahwa IKN adalah contoh nyata dari keberlanjutan program lintas pemerintahan. “Ini adalah warisan pembangunan yang akan menentukan wajah Indonesia di masa depan. Kita tidak boleh terjebak dalam siklus politik lima tahunan,” tegasnya.

Dengan dukungan berbagai pihak dan pengawalan lembaga seperti OIKN, pemerintah optimis IKN akan berkembang menjadi kota masa depan yang layak huni, efisien, dan modern, sekaligus menjadi simbol Indonesia yang bangkit dan siap bersaing di tingkat global.

Kesimpulan