Perpres Terbaru – IKN Atur HGU 190 Tahun dan Harga Tanah

Perpres Terbaru (Peraturan Presiden) Nomor 75 Tahun 2024 yang dikeluarkan pada 12 Juli 2024, telah memperkenalkan beberapa ketentuan penting mengenai penguasaan hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Salah satu sorotan utama dari peraturan ini adalah pengaturan hak guna usaha (HGU) yang dapat diperoleh oleh investor selama 190 tahun. Kebijakan ini seakan menjadi magnet yang menarik perhatian banyak pihak, baik dari kalangan investor maupun masyarakat luas. Simak terus informasi Perpres Terbaru tentunya hanya di IKN CENTER INDONESIA.

HGU 190 Tahun: Kesempatan atau Kontroversi Perpres Terbaru

Perpres ini menetapkan kebijakan HGU selama 190 tahun untuk investor yang berinvestasi di IKN. Hal ini telah memicu beragam reaksi, dari semangat menyongsong investasi hingga kekhawatiran tentang dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Kritik muncul, mengingat pemberian hak tersebut dinilai bisa melanggar Undang-Undang Agraria yang ada, dan dapat menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat lokal yang berhak atas lahan tersebut .

Implikasi Ekonomi dari HGU 190 Tahun Perpres Terbaru

Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) selama 190 tahun di Ibu Kota Nusantara (IKN) diharapkan dapat menarik minat investor baik dari dalam maupun luar negeri.​ Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, sehingga perekonomian lokal bisa berkembang pesat dengan adanya investasi yang signifikan di infrastruktur dan layanan publik. Dengan akses yang lebih lama terhadap tanah, investor dapat merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek besar yang membutuhkan waktu panjang. Misalnya dalam pembangunan perumahan, pusat bisnis, dan fasilitas umum, sehingga meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan daerah.

Namun, ada juga potensi dampak negatif yang perlu diwaspadai. Pemberian HGU yang terlalu panjang dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara hak investor dan hak masyarakat setempat. Serta berpotensi untuk memperburuk konflik agraria di kawasan tersebut. Dengan adanya monopoli atas lahan, masyarakat lokal mungkin kehilangan akses terhadap tanah yang mereka andalkan untuk bertani dan berkontribusi terhadap ekonomi lokal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menerapkan regulasi yang adil dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan tanah demi menciptakan keberlanjutan sosial dan ekonomi.

Baca Juga: IKN – Menyediakan 2 Lapangan untuk Timnas Indonesia

Penentuan Harga Tanah

Dalam kerangka HGU 190 tahun, penentuan harga tanah juga menjadi objek perhatian. Harga tanah di IKN dipatok sekitar 800 juta rupiah per hektar, yang dianggap relatif terjangkau bagi investor yang ingin berpartisipasi dalam proyek pembangunan ambisius ini. Namun, perlu dipertimbangkan bagaimana angka ini akan berpengaruh pada masyarakat lokal yang mungkin kehilangan akses ke tanah mereka akibat proyek-proyek besar yang didorong oleh kebijakan ini .

Mendorong Inovasi dan Infrastruktur

Dengan kebijakan HGU ini, pemerintah berharap untuk mendorong inovasi dalam pengembangan infrastruktur yang lebih berkelanjutan. Investasi yang masuk akan diarahkan untuk membangun fasilitas publik dan infrastruktur yang mampu memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat di sekitar IKN. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan. Dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap perencanaan-nya.

Kontroversi dan Tantangan di Lapangan

Bersamaan dengan respons positif, terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam implementasi kebijakan ini. Kontroversi terkait hak atas tanah dan potensi konflik antara investor dan masyarakat lokal menjadi isu yang krusial. Otoreita IKN harus bisa bergerak cepat untuk menyelesaikan permasalahan ini, agar tidak melahirkan masalah-baru di kemudian hari. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini menjadi kunci agar semua pihak merasa diakomodasi.

Solusi Berbasis Komunitas

Solusi berbasis komunitas di Ibu Kota Nusantara (IKN) sangat penting untuk menciptakan lingkungan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat lokal menjadi langkah strategis untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh pemindahan IKN.​ Melalui pelatihan dan peluang kerja yang diberikan kepada penduduk lokal, mereka dapat berkontribusi secara langsung dalam pembangunan dan merasakan dampaknya secara positif. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses pembangunan, diharapkan akan terbentuk rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan mereka.

Pembangunan yang bersifat inklusif, seperti yang ditekankan oleh berbagai pakar, mengharuskan adanya kolaborasi yang erat antara masyarakat dan pemerintah. Keterlibatan komunitas dalam pengambilan keputusan akan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Dengan mengadopsi konsep gotong royong dan interaksi yang harmonis, masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan proyek-proyek pembangunan di IKN. Inisiatif ini diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan bersama di kawasan IKN.

Kesimpulan

​Perpres No. 75 Tahun 2024 tentang HGU di IKN menciptakan peluang sekaligus tantangan yang tidak boleh diabaikan.​ Kebijakan pemberian HGU 190 tahun bagi investor dapat menarik investasi yang sangat diperlukan untuk pengembangan infrastruktur di IKN. Namun, pemerintah juga harus peka terhadap dampak sosial yang bisa ditimbulkan, serta dilematis yang berkaitan dengan Undang-Undang Agraria. Melalui pendekatan yang inklusif dan berkesinambungan, diharapkan manfaat dari kebijakan ini dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di sekitar IKN.

Bagi anda yang ingin mencari informasi ter-Hits tentang IKN CENTER INDONESIA, anda bisa mengklik link land-scape.id.