129 Warga Terkena Dampak Pembangunan Bandara VVIP di IKN
Sebanyak 129 warga yang terkena dampak pembangunan Bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara IKN, dijadwalkan segera menerima sertifikat tanah sebagai bagian dari program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).
Inisiatif ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak proyek strategis nasional tersebut. IKN CENTER INDONESIA akan membahas lebih dalam lagi mengenai 129 warga yang terkena dampak pembangunan Bandara VVIP di IKN.
Kepastian Hukum dan Kesejahteraan Warga
Kepala Badan Bank Tanah (BBT), Parman Nataatmadja, menyampaikan bahwa proses sertifikasi ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat setempat.
Pemberian sertifikat TORA ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak pembangunan infrastruktur. Sertifikat ini memberikan kekuatan hukum bagi warga untuk memanfaatkan lahan mereka secara optimal. Baik untuk kegiatan pertanian, perkebunan, maupun usaha lainnya.
Proses sertifikasi akan dilaksanakan secara bertahap untuk memastikan kelancaran dan efektivitas penyaluran. Pada tahap pertama, sebanyak 77 warga yang memenuhi syarat sebagai subjek penerima akan menerima sertifikat mereka setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri.
BBT menargetkan penyelesaian tahap pertama ini paling lambat bulan Mei 2025. Sementara itu, sisanya akan menerima sertifikat pada tahap kedua yang dijadwalkan pada bulan Juni. Pemerintah optimis seluruh proses sertifikasi dapat diselesaikan pada akhir tahun ini.
Baca Juga: Lebaran Istimewa di IKN: Fasilitas Keren yang Wajib Kamu Coba Selama Mudik!
Tantangan dan Solusi dalam Proses Sertifikasi
BBT mengakui adanya sejumlah kendala yang dihadapi dalam proses sertifikasi ini. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya warga yang belum sepenuhnya memahami program reforma agraria dan manfaat yang dapat diperoleh. Selain itu, provokasi dari pihak-pihak tertentu juga menjadi faktor penghambat yang menyebabkan penolakan dari sebagian warga.
Menghadapi tantangan tersebut, BBT mengambil langkah-langkah proaktif dengan terus melakukan pendekatan persuasif kepada warga yang belum paham atau menolak program sertifikasi. Pemerintah meyakini bahwa dengan memberikan penjelasan yang komprehensif dan menunjukkan manfaat nyata dari program ini.
Warga akan semakin memahami dan bersedia untuk berpartisipasi. BBT juga menargetkan 77 warga pertama yang menerima sertifikat sebagai contoh sukses yang dapat memotivasi warga lainnya untuk mengikuti program ini.
Dampak Positif bagi Masyarakat dan Pembangunan IKN
Pemberian sertifikat TORA ini tidak hanya memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi warga terdampak. Tetapi juga memberikan dampak positif bagi pembangunan IKN secara keseluruhan. Dengan adanya kepastian hukum atas lahan, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan IKN, baik melalui kegiatan ekonomi maupun sosial.
Pemerintah optimistis bahwa IKN akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Namun juga menyadari bahwa proses ini membutuhkan waktu dan dukungan dari semua pihak. Selain sertifikasi lahan, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap penyediaan lahan pengganti bagi warga yang terdampak pembangunan bandara dan jalan tol IKN. Sebanyak 129 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak akan mendapatkan lahan pengganti yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan dan pertanian.
Lahan pengganti ini diberikan dengan hak pakai selama 10 tahun, yang bertujuan untuk memantau pemanfaatan lahan agar sesuai dengan rencana penataan Bank Tanah. Setelah masa hak pakai berakhir, pemerintah akan mengalihkan status kepemilikan menjadi sertifikat hak milik, sehingga warga memiliki kepastian hukum penuh atas lahan tersebut.
Komitmen Pemerintah untuk Kesejahteraan Masyarakat
Pemberian sertifikat tanah dan penyediaan lahan pengganti bagi warga terdampak Bandara VVIP IKN merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan masyarakat yang terdampak pembangunan. Dengan adanya kepastian hukum atas lahan dan dukungan yang berkelanjutan. Diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan IKN dan merasakan manfaat positifnya.
Program ini diharapkan dapat menjadi contoh sukses dalam penanganan dampak sosial pembangunan infrastruktur di Indonesia. Serta menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk melakukan hal serupa.
Manfaatkan waktu anda untuk mengeksplorisasi ulasan menarik lainnya mengenai berita IKN terbaru hanya di IKN CENTER INDONESIA.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertam dari ekonomi.bisnis.com
- Gambar Kedua darikaltara.tribunnews.com
